SAATNYA INDUSTRI DALAM NEGERI MENJAWAB

Ketergantungan akan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI/Polri terhadap asing harus dikurangi. Kini saatnya beralih ke produk dalam negeri.

Kagum! Perasaan itulah yang memenuhi benak anak bangsa tatkala melihat kecanggihan teknologi pertahanan yang dipertunjukkan satuan pengamanan Presiden Amerika dalam mengamankan kunjungan George W. Bush ke Indonesia, November tahun lalu.

Rasanya semut pun akan sulit untuk menyentuh kepentingan mereka. Yang terlihat itu tentu baru sebagian kecil dari seluruh teknologi yang dimiliki negara adidaya itu dalam menjaga dan mengamankan berbagai kepentingannya.

Ada hal yang begitu kontras bila dibandingkan dengan teknologi pertahanan yang dimiliki Indonesia saat ini. Ditambah lagi negeri ini harus bisa memberikan rasa aman kepada 220 juta penduduknya yang tersebar di 17.000–an pulau dari Sabang hingga Merauke.

Deputi Meneg Ristek Bidang Program Riptek Dr. Bambang Setiadi mengatakan, wilayah Indonesia yang kaya dengan berbagai sumber daya alam perlu dijaga. Dan lebih penting lagi diperlukan teknologi pertahanan yang kuat dan canggih guna menjaga kedaulatan NKRI. Menurutnya ketertinggalan itu bukan untuk dibiarkan melainkan harus dikejar. Salah satu caranya termasuk mendayagunakan industri pertahanan dalam negeri. Tak heran bila bidang pertahanan dan keamanan masuk dalam enam fokus Kebijakan Strategi Nasional.

Sementara Prof. Dr. Bambang Sutjiatmo, M.Sc, Staf Ahli Meneg Ristek Bidang Teknologi Pertahanan dan Keamanan menilai, beberapa bidang teknologi pertahanan dan keamanan yang harus dikembangkan meliputi, teknologi alat angkut baik darat, laut maupun udara, teknologi persenjataan, kemudian teknologi yang terkait dengan K4I (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer dan Intelijen) yang merupakan otak dari suatu operasi militer. Dan sebagai pendukung adalah teknologi yang terkait dengan perbekalan dan logistik.

Menurutnya, bila pemerintah khususnya Depertemen Pertahanan, TNI dan POLRI memiliki komitmen kuat untuk memanfaatkan dan menggunakan produk teknologi pertahanan dalam negeri, selain mengurangi ketergantungan terhadap asing juga lebih efisiensi serta dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan (waktu masih menjabat), untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri pemerintah sepakat mendanai produksi alutsista lokal bagi TNI. Pemerintah tengah menyiapkan dana sebesar 3,7 miliar dolar AS dari kredit ekspor. “Targetnya semua kebutuhan pertahanan dapat dibuat di dalam negeri. Kalau tidak sanggup sekarang, kita kaji dan riset lagi,” kata Wapres Rabu (10/1). Untuk itu, Menhan Juwono Sudarsono bersama Mabes TNI akan meneliti peralatan apa saja yang dibutuhkan TNI/Polri. Sementara Menteri Perindustrian, BUMN dan Industri Strategis akan menyusun kemampuan produksinya. Wapres optimistis industri dalam negeri bisa bersaing dengan industri pertahanan di luar negeri.

Anggota Komisi I DPR RI Happy Bone Zulkarnaen mengatakan, Komisi I akan mengupayakan anggaran prioritas untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan. “Ini karena pertahanan dan keamanan merupakan pilar dalam menjamin stabilitas keamanan maupun politik,” ujarnya.
Anggota Fraksi Partai Golkar ini menilai, kebutuhan peralatan untuk pertahanan dan keamanan sebetulnya sudah mampu diproduksi oleh Pindad. “Pindad, saya lihat cukup mampu bersaing dalam pembuatan beberapa item persenjataan serta harga yang lebih murah dibandingkan harus membeli dari luar negeri,” katanya. “Kita harus membangun pondasi militer dengan baik. Kalau kita lihat di Rusia atau China, sejatinya tak kaya-kaya amat. Namun mereka bisa menggalang kekuatan dalam negeri, baik SDM maupun SDA. Mereka juga bisa memacu teknologi militernya yang bisa setara dengan standar NATO. Bahkan mampu bersaing dengan negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, Inggris serta negara Eropa Barat lainnya. Kenapa kita tidak?” ujarnya diplomatis.

Hal senada juga dikemukakan anggota Komisi I lainnya Drs Ridwan Mukti MBA. Dia menilai Pindad sudah mampu menyikapi perkembangan teknologi pertahanan. Dia juga menekankan, tidak ada satu negara pun di dunia yang teknologi dan industri pertahanannya bergantung kepada negara lain. “Jadi saat ini suka atau tidak suka dan mau tidak mau, kita harus membuat satu kemandirian industri pertahanan sendiri, dengan cara meningkatkan peran serta dan partisipasi aktif dari BUMN strategis, seperti Pindad, PAL, Dahana, dan DI yang menjadi pemasok kebutuhan-kebutuhan TNI,” katanya. SB,SP (Berita Indonesia 31)